Jakarta, Kompas - Peluang usaha berkonsep waralaba atau franchise belum mendapat perhatian pemerintah secara optimal. Padahal, usaha ini mampu menciptakan lapangan kerja baru. Peran pemerintah baru pada tahap menciptakan aturan hukum, belum membina pelaku usaha agar cepat berkembang.

Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar mengemukakan hal itu di sela- sela pembukaan ”Expo Franchise and Konsep Bisnis” di Semanggi Expo, Jakarta, Jumat (8/2). Pameran yang berlangsung selama tiga hari ini mengangkat tema ”Empowering National Franchise”.

Anang mengatakan, peran pemerintah menghadapi perkembangan waralaba yang semakin menjamur baru sebatas menerbitkan Peraturan Pemerintah No 42/2007 tentang Waralaba.

”Lewat aturan hukum itu, pemerintah hanya mengedepankan tertib usaha waralaba dan koridor usaha yang sehat. Artinya, konsep waralaba tidak boleh ternoda ke arah penipuan,” kata Anang.

Menurut dia, upaya pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pembuatan aturan hukum. Pemerintah diharapkan dapat memberi peluang bagi pemilik waralaba untuk bisa mempertahankan usahanya.

Anang menyebutkan, beberapa usulan pernah disampaikannya kepada Departemen Perdagangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Usulan itu antara lain waralaba butuh waktu 3-5 tahun untuk bertumbuh. Jika pemerintah menaruh perhatian pada peluang usaha ini, seyogianya diberi kelonggaran pajak penghasilan atau kebebasan lebih dulu.

”Hitung-hitung investasi jangka panjang pemerintah untuk menuntaskan masalah pengangguran,” ujarnya.

Usulan kedua, yaitu pemberian bantuan kredit usaha dengan bunga rendah. Di Malaysia, menurut Anang, Pemerintah Malaysia memberi subsidi suku bunga yang ditanggung pewaralaba. Pemerintah Malaysia juga menyediakan 100 juta ringgit untuk mengembangkan waralaba selama delapan tahun.

Dibidik asing

Belum optimalnya perhatian pemerintah membuat beberapa waralaba Indonesia mulai dibidik negara tetangga. Pencucian mobil Auto Bridal, misalnya. Ada pengusaha Malaysia yang membidik waralaba ini untuk dikembangkan menjadi 200-250 outlet, terutama di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Petronas.

Waralaba ayam goreng penyet Ria, Surabaya, pun dilirik. Waralaba ini didirikan di lokasi-lokasi strategis di Singapura.

Raja Thailand pun memberi perhatian pada waralaba. Cafe Black Canyon yang kini merambah Jakarta, misalnya. Untuk mengubah kebiasaan petani menanam ganja, pemerintah mengajak petani menanam kopi. Bibit, cara perawatan, hingga pemasaran dibantu oleh pemerintah.

Sistem waralaba diyakini mampu membuka lapangan kerja baru. Apotik K-24 yang buka 24 jam, misalnya. Setiap outlet butuh 25 tenaga kerja. Berdasarkan data Asosiasi Farmasi Indonesia, Apotik K-24 memiliki 31 outlet, berarti ada 775 tenaga yang ditampung, untuk melayani tiga shift per hari. (OSA)